KETIKNEWS.ID,-- Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengetakan bahwa pemerintah berencana untuk mempercepat pembayaran klaim subsidi motor listrik kepada diler sebesar Rp7 juta per unit dari semula satu tahun menjadi bulan.
Lewat percepatan restitusi itu, sambung Moeldoko, pemerintah mengharapkan program bantuan subsidi motor listrik dapat lebih mudah tidak hanya untuk konsumen namun juga produsen maupun penjual.
"Jadi, maksudnya begini, saya beli sepeda motor di diler. Saya itu tercatat agregat dari yang Rp 7 juta itu nanti setelah sekian bulan atau setahun baru dibayarkan oleh pemerintah (kepada diler)," kata Moeldoko dalam keterangannya, Senin (22/5/2023).
Saat ini, kata dia, rencana percepatan restitusi itu tengah dibahas langsung oleh Kementerian Keuangan. Moeldoko yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) menginginkan agar restitusi dapat dibayarkan satu atau dua bulan.
"Pengertian itulah yang kita lagi rumuskan jangan ada pengertian satu tahun, kalau bisa dipercepat satu bulan kenapa restitusi harus setahun,"papar dia.
Sementara itu, dari sisi konsumen, Moeldoko mengatakan bahwa kendala yang dialami dalam program motor listrik hanya soal sosialisasi. Menurut dia, program bantuan subsidi yang diberikan pemerintah belum diketahui publik secara luas.
Keberadaan kendaraan listrik pun belum menjadi konsumsi publik sehingga banyak masyarakat yang masih menahan migrasi ke kendaraan bersih. Ia pun menilai subsidi sebesar Rp 7 juta per unit sudah cukup besar.
"Skema tersebut juga meniru apa yang dilakukan Vietnam dan Thailand dalam mendorong migrasi kendaraan listrik," pungkasnya.
