Utang Pemerintah Bertambah Hingga 5.000 Triliun, Begini Respon Ketua MPR 

 

KETIKNEWS.ID,-- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa utang pemerintahan Presiden Jokowi bertambah mencapai Rp5.125,1 triliun mendapat perhatian.

 

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), misalnya. Ia mengingatkan agar pemerintah dapat mengelola utang negara dengan baik dan maksimal.

 

"Yakni dengan risiko yang terkendali, antara lain melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo," kata Bamsoet dalam keterangannya, Senin (5/6/2023).

 

"Karena diketahui bahwa belanja tetap memiliki nominal yang lebih besar daripada penambahan utang yang menandakan manfaat yang diterima masyarakat jauh lebih besar," tambahnya.

 

Bamsoet juga meminta pemerintah meningkatkan pendapatan negara, baik di sektor ekspor, pajak, pemberdayaan UMKM maupun lainnya.

 

"Sehingga pertumbuhan ekonomi tetap dapat terjaga meskipun besarnya utang pemerintah yang juga harus dibayar," papar dia.

 

Tidak hanya itu, ia juga mengingatkan agar pemerintah memastikan alokasi utang dapat diarahkan lebih fokus dalam berbagai upaya untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas. 

 

Utamanya, sambung dia, dalam rangka menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah arus dan kondisi perekonomian global yang masih tidak menentu.

 

"Pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu, berhati-hati dalam menentukan berbagai kebijakan yang terkait dengan utang pemerintah, yakni diantaranya dengan mengawasi dan memastikan batas rasio utang pemerintah 60 persen terhadap produk domestik bruto atau PDB," pungkasnya.