• Sabtu, 25 Juni 2022

Soal Guru Honorer, Bupati Bandung Surati Jokowi

- Jumat, 23 Oktober 2020 | 15:07 WIB
Bupati Bandung, Dadang M. Naser.*  (Source: Istimewa)
Bupati Bandung, Dadang M. Naser.* (Source: Istimewa)

18NEWS.ID, Soreang-- Belakangan beredar surat dari Bupati Bandung, Dadang M. Naser, kepada Presiden Joko Widodo. Surat yang berisi mengenai dukungan aspirasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori 35+ (GTKHNK 35+) agar secepatnya diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Surat yang ditandangani Bupati Bandung tertanggal 30 September 2020 itu juga berisi mengenai permohonan Pemkab Bandung kepada pemerintah pusat agar mengalokasikan APBN untuk pembayaran gaji Guru dan Tenaga Pendidikan Honorer sesuai UMK.

Sementara itu, Bupati Bandung membenarkan jika surat tersebut telah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Pemkab Bandung menginginkan agar para guru dan tenaga kependidikan menjadi pegawai negeri. Upaya tersebut sebagai bentuk perlindungan dari Pemkab Bandung tentang nasib guru dan tenaga pendidik honorer.

"Di periode pertama Pak Joko Widodo sudah bagus sebetulnya untuk program honorer. Karena honorer tidak perlu dites atau diadu dengan pendatang baru. Kalau saat ini ada testing, yang terakomodir menjadi ASN kebayakan yang baru," ucap Dadang Naser, usai menunaikan Salat Jumat di Masjid Al Fathu, Soreang, Jumat (23/10/ 2020).

Ia menginginkan Kemenpan RB agar turun tangan menangani masalah ini, sehingga dalam pengangkatan dari tenaga honorer menjad ASN dipastikan tidak ada permainan sama sekali.

Hal terpenting, kata dia, proses pengangkatan guru atau tenaga kependidikan menjadi ASN di Pemkab Bandung agar dilakukan tanpa testing. Namun, dilihat dari masa pengabdian, keprofesinalismean, hingga Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

"Kami dorong agar diangkat secara otomatis, tanpa testing. Jadi serahkan ke Pemkab Bandung. Kemenpan RB kami juga minta turun tangan agar tidak ada permainan dalam pengangkatannya," kata dia.

Dikatakan Kang DN --sapaan akrabnya--, sedikitnya ada 300 orang PNS yang pensiun setiap bulannya. Dengan banyaknya PNS yang pensiun, Pemkab Bandung dipastikan kekurangan pegawai, sehingga dibutuhkan pegawai berstatus PNS untuk mengisi kekosongan di beberapa OPD, termasuk di sektor pendidikan.

"Karenanya, kami ingin dorong percepatan peningkatan status. Mereka yang sudah mengabdi lama harus diprioritaskan dan tanpa testing. Bayangkan sekarang, banyak gurunya kalah statusnya sama muridnya. Guru masih honorer, tapi murid sudah jadi ASN," kata dia.

Halaman:

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Wapres: Al-Azhar Benteng Keislaman Moderat

Kamis, 23 Juni 2022 | 18:05 WIB
X