KETIKNEWS.ID,-- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada TNI dan Polri untuk turut mengawal pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di wilayah Papua.
Hal itu disampaikan Jokowi saat menggelar rapat terbatas (ratas) bersama jajaran pengamanan wilayah Provinsi Papua, Senin (20/03/2023) malam, di Ruang Cendrawasih, Swiss-belhotel Jayapura, Kota Jayapura.
“Beliau (presiden,red) mengingatkan kepada kita untuk bekerja secara lebih terintegrasi antara program-program pusat dengan program-program daerah," ungkap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam keterangannya usai pertemuan.
"Sehingga TNI-Polri betul-betul bisa mengawal seluruh kebijakan dan meningkatkan kesejahteraan wilayah Papua,” tambahnya.
Lebih lanjut, Kapolri menjelaskan peningkatan kesejahteraan tersebut salah satunya melalui dukungan dalam pembangunan di wilayah Papua.
“Baik dari sisi pembangunan maupun dari sisi pemekaran, semuanya bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
Baca Juga: Sah, DPR Restui Tiga Calon Pemain Sepak Bola Naturalisasi jadi WNI
Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dalam kesempatan yang sama menjelaslan peran TNI akan terus berkolaborasi bersama Polri untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui operasi penegakan hukum.
“Pasukan TNI yang berada di Papua ini dalam rangka melaksanakan operasi penegakan hukum membantu Polri,” ucap jenderal bingang empat ini.
Menurut Yudo, saat ini jumlah pasukan TNI di wilayah Papua dinilai masih mencukupi untuk melaksanakan operasi penegakan hukum.
"TNI tidak ada penambahan dan tetap seperti yang sekarang ini (operasi) tergelar baik dengan (pasukan) organik maupun yang didatangkan dari luar Papua,” urai dia.
Dikatakan Panglima TNI bahwa pihaknya mendorong pelaksanaan operasi pasukan pengamanan masyarakat (Pam) baik di perbatasan darat maupun laut yang berada di wilayah Papua.
“Selain Pam perbatasan darat, perbatasan laut juga mengadakan operasi mem-backup Polri dalam rangka penegakan hukum,” pungkasnya.
Dalam Ratas tersebut turut dihadiri Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.
