KETIKNEWS.ID,-- Kepala BNPT RI Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan bahwa menyelesaikan kekerasan di Papua tidak semata fokus pada penegakan hukum.
Tetapi juga, sambung dia, upaya pencegahan dengan pendekatan-pendekatan humanis.
"Kita ingin hukum terorisme ini tidak hanya berfikir tentang penindakan, bukan dengan senjata terus, tapi juga pendekatan-pendekatan lunak karena yang diubah cara berpikir, penegakan hukum dan pencegahan harus dilakukan secara imbang,” kata Boy Rafli dalam keterangan tertulisnya, di rapat koordinasi kesiapan aparat penegak hukum, di Jayapura Papua, Selasa (21/3/2023).
Pria yang baru saja di nobatkan sebagai Tokoh Sosialisasi Persatuan dan Toleransi Indonesia 2023 menegaskan jika penegakan hukum dan pencegahan harus dilakukan secara imbang dan tidak diskriminatif.
Boy Rafli menambahkan dalam penerapan UU Anti Terorisme nomor 5 tahun 2018 tersebut, pencegahan dilakukan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi.
"BNPT sendiri melakukan upaya pencegahan tersebut dengan pendekatan lunak bersama pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, serta media," ujar dia.
Kesiapsiagaan nasional dan kontra radikalisasi di Papua dilakukan melalui pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, Duta Damai dan Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan NKRI atau Warung NKRI.
Boy Rafli juga berharap kedepannya deradikalisasi dapat dilakukan bagi entitas yang melakukan kekerasan di Papua.
“Kami berharap program deradikalisasi bisa dijalankan di Papua,” tambahnya.
Pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum di Papua ini, lanjut Boy Rafli, diharapkan dapat mengoptimalkan hubungan aparat tingkat pusat dengan daerah dalam penguatan criminal justice system yang berkontribusi menyelesaikan permasalahan di wilayah rawan konflik.
