KETIKNEWSI.ID,-- Komitmen Presiden Joko Widodo untuk memberlakukan pelarangan ekspor pada komoditas emas dan tembaga per Juni 2023 harus menjadi perhatian semua pihak.
Sebab, kebijakan tersebut sesuai dengan amanat UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Minerba khususnya pada Pasal 170 A.
"Jadi saya kira ini betul-betul harus menjadi concern. Enggak bisa dijadikan hanya sekedar kata-kata gitu ya, dan kemudian ketika pada kenyataannya tidak mampu dilaksanakan, tentu ini sebetulnya menjadi sebuah catatan tersendiri yang sangat berat tentu," kata Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari, di Jakarta, Selasa (28/3/2023).
Dalam kesempatannya, Diah juga mengingatkan keseriusan PT Freeport Indonesia dalam hal pengelolaan atau hilirisasi dua produk komoditas harus sesuai aturan perundang-undangan.
Karena berdasarkan amanat konstitusi, sambung Diah, seluruh kekayaan alam yang dimiliki Indonesia harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Selain itu, Diah juga menyoroti kemanfaatan dari produk yang telah diproduksi oleh PT Freeport Indonesia. Pasalnya, nilai cadangan emas Indonesia, khususnya yang berada di Grasberg, Papua, dinilai dua kali lipat lebih besar daripada cadangan emas milik Indonesia, dan memiliki nilai yang fantastis.
"Jangan sampai ketika kita mengeruk hasil bumi kita ini kemanfaatan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang."
"Saya kira ini harus menjadi betul-betul diperhatikan tentang kemanfaatannya nanti untuk masyarakat," pungkas politikus PKS ini.
