Menkeu: Butuh Rp4 Kuadriliun untuk Kurangi Emisi Karbon Sampai 2030

KETIKNEWS.ID,-- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia memerlukan uang ribuan triliun Rupiah untuk mengejar target pengurangan emisi karbon dioksida (CO2) di tahun 2030.

Menkeu menyebutkan, sampai dengan tahun 2030 mendatang, berdasarkan nationally determined contribution (NDC), Indonesia memiliki target untuk menurunkan emisi sekitar 32 persen hingga 43 persen.

Sri Mulyani menyampaikan, total pembiayaan iklim yang dibutuhkan untuk mencapai NDC tak main-main, yakni USD281 miliar atau setara dengan Rp4,002 triliun yang bisa terpenuhi dengan investasi publik dan swasta.

Baca Juga: Menkeu Ungkap Jadwal dan Rincian THR Idul Fitri 2023 bagi ASN dan Pensiunan

“Total dana yang dibutuhkan untuk mencapai NDC kita adalah sekitar Rp 4,002 triliunan. Dalam dolar AS adalah USD 281 miliar hingga tahun 2030,” katanya saat menjadi pembicara di Southeast Asia Development Symposium (SEADS) 2023 di Nusa Dua, Bali, seperti yang dirilis situs resmi Kemenkeu RI, Kamis (30/3/2023).

Oleh sebab itu, menurut Sri Mulyani penting bagi seluruh pihak untuk merancang kerangka kebijakan, sekaligus kerangka peraturan serta iklim investasi yang tepat.

“Sehingga kita dapat menarik lebih banyak partisipasi swasta, baik di dalam negeri maupun di dunia. Kami juga mengundang banyak filantropi untuk turut berpartisipasi dalam komitmen penting semacam ini,” ujar Menkeu.

Baca Juga: Penyesuaian Harga BBM, Menkeu: Pilihan Terakhir yang Harus Ditempuh Pemerintah

Adapun hingga tahun 2021, lanjut Sri Mulyani pemerintah sudah mengeluarkan uang senilai Rp 3.013 triliun untuk mengejar target NDC 2030. Jumlah ini, kata dia capaiannya baru berada di kisaran 8 persen dari total kebutuhan investasi pengurangan emisi karbondioksida di Indonesia.

“Total pengeluaran pemerintah pusat sampai tahun 2021 adalah Rp 3,013 triliun. Ini hanya 8 persen dari total kebutuhan investasi yang ada,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menyebutkan dalam rangka menekan emisi karbon Indonesia telah mengeluarkan sejumlah insentif fiskal, sekaligus inovasi.

Sri mengatakan, upaya ini demi adanya pembiayaan untuk menjembatani kesenjangan dan menciptakan dana katalis untuk investasi dalam proyek hijau dan mengembangkan industri hijau.

Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani : Pemerintah Berikan 50 Persen Tunjangan Profesi Guru Di THR Tahun 2023

“Insentif tersebut antara lain penggunaan tax holiday, tax allowance, fasilitas PPN, bea masuk, hingga pajak properti. Selain itu, Indonesia juga telah menerbitkan Green Sukuk dan SDG bond baik di tingkat global maupun domestik, serta mengeluarkan kerangka peraturan dan undang-undang tentang penetapan harga karbon dan memperkenalkan pajak karbon,” terangnya.***