KETIKNEWS.ID,-- Ketua Umum Jaringan Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan Indonesia (APIK Indonesia Network) Mahawan Karuniasa mengatakan bahwa Pemerintah perlu melakukan mitigasi dan adaptasi mengenai prakiraan perubahan iklim di Indonesia.
Hal itu menanggapi laporan prakiraan dari Badan Meteorologi Dunia atau World Meteorological Organisation (WMO) menyampaian bahwa temperatur global kemungkinan besar akan terlampaui di atas 1,5 derajad celsius pada 5 tahun ke depan. Kejadian ini diprakirakan selama minimal 1 tahun, yang juga dibenarkan oleh UN Climate Change PBB yang menangani perubahan iklim yang sama.
Pertama, kata dia, pemerintah Indonesia tetap harus terus melanjutkan rencana mengeluarkan Second NDC di tahun 2025 agar agenda NDC tahun 2030 selaras dengan agenda Net Zero Emission (NZE) Indonesia.
"Kedua, berdasarkan Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (IGRK dan MPV) KLHK, pada tahun 2020 emisi nasional sebesar 1,05 gigaton, atau mendekati 3,9 ton perkapita, angka yang aman dalam konteks keadilan emisi," kata Mawahan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/5/2023).
"Indonesia perlu mempertahankan tingkat emisi ini, dengan memperhatikan emisi sektor energi yang cenderung naik, jumlah penduduk yang terus bertambah, serta potensi cuaca panas ekstrem yang mengancam
kebakaran hutan dan lahan," tambahnya.
Masih kata dia, ketiga, Indonesia perlu bekerja keras meningkatkan kapasitas adaptasi nasional, mengingat kenaikan di atas 1,5 derajad Celsius akan meningkatkan secara bencana hidrometeorologis, menurunkan produktivitas pangan baik didaratan dan lautan, meningkatkan penyakit menular, kesehatan mental
masyarakat, serta kerusakan infrastruktur ekonomi karena banjir dan longsor.
"Ekosistem daratan dan lautan, sebaran spesies, serta perilaku alam juga akan mengalami perubahan nyata. Kesemuanya ini
akan berdampak ekonomi dan sosial semua pihak," papar dia.
Keempat, kata Mawahan, kehilangan dan kerugian dari berbagai bencana (loss and damage) terkait perubahan iklim tentu akan meningkat, sehingga berdasarkan kesepakatan dalam COP27, Indonesia perlu percepat
membangun instrumen dan mekanisme inventarisasi loss and damage, sebagai modalitas kerjasama internasional dalam pendanaannya.
Menutup pernyataannya, Mahawan berpandangan bahwa isu perubahan iklim membutuhkan dukungan politik, sehingga perlu menjadi bagian penting pada tahun politik saat ini.
"Tanpa dukungan politik, maka upaya pemerintah, kontribusi akademisi, perubahan sektor swasta serta aksi LSM dan masyarakat tetap akan bergerak lamban seperti yang terjadi saat ini," pungkasnya.
