KETIKNEWS.ID, -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Kementerian Sosial (Kemensos) dugaan ada korupsi bantuan sosial (bansos) beras dari Kemensos. Sejumlah dokumen dibawa KPK, untuk melengkapi alat bukti dugaan korupsi bansos beras.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini berulang kali mengatakan tak mengetahui terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras. Risma mengatakan belum menjadi Mensos saat bansos beras bergulir.
"Ini kejadiannya tahun 2020, saya tidak tau, oh iya ternyata betul berita acaranya masalah BGR dan itu tahun 2020. Jadi saya dilantik Pak Presiden itu 27 Desember 2020. Kejadiannya ini sekitar September," kata Risma dalam konferensi pers di Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023).
Risma menyampaikan hal tersebut untuk menjelaskan terkait penggeledahan KPK di gedung Kemensos pada Selasa (23/5). Risma menegaskan tak tahu tentang kasus yang terjadi.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan tak mengetahui kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras, Risma mengatakan bahwa dirinya belum menjadi Mensos saat bansos beras bergulir. "Ini kejadiannya tahun 2020, saya tidak tau, oh iya ternyata betul berita acaranya soal BGR tahun 2020.
"Saya dilantik Pak Presiden itu 27 Desember 2020, sementara kejadiannya ini sekitar September," kata Risma dalam konferensi pers di Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023).
Risma menilai program bansos beras itu aneh, salah satunya mengenai penggunaan anggaran.
"Hanya yang saya tahu ini aneh, waktu saya baca, kenapa duitnya di Dayasos, kenapa kemudian ada orang dari Lijamsos turut serta. Itu saja saya yang heran. Tapi kan saya tidak tahu, case, kejadiannya itu kayak apa," ucapnya.
KPK menggeledah gedung Kemensos
Pada Selasa (23/5), Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan
penggeledahan dilakukan untuk melengkapi alat bukti.
"Penggeledahan yang dilakukan tim penyidik KPK di Kemensos, dalam rangka untuk terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti yang telah kami miliki terkait dugaan tipikor penyaluran bansos berupa beras untuk program keluarga harapan tahun 2020 sampai 2021 di Kemensos." kata Fikri.
Proses penyidikan dugaan korupsi beras bansos masih berlangsung dan KPK akan segera menjelaskan duduk perkara kasus tersebut ketika semua bukti telah terkumpul.
Dalam kasus ini KPK telah menetapkan Enam orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos beras ini, para tersangka kini juga dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan dan dapat diperpanjang jika dibutuhkan.***
