KETIKNEWS.ID,-- Hubungan bilateral Indonesia-Jepang diharapkan tidak hanya fokus pada kerja sama antara perusahaan besar saja, tetapi juga melibatkan pelaku ekonomi kelas menengah, kecil dan mikro (UMKM).
Karena teori 'trickle-down effect' yang diandalkan selama ini ternyata gagal menghadirkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam rangkaian kerja saat bertemu jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo, Jepang.
Baca Juga: Pemerintah Diingatkan Tidak Bangga Diri Sanjungan IMF, LaNyalla: Pertumbuhan Masih Tidak Merata
Dalam kerja sama ekonomi bilateral, LaNyalla berpandangan sering terperangkap dalam alam pikiran masa lalu tentang trickle-down effect bahwa yang dilibatkan harus konglomerasi dan perusahaan-perusahaan besar.
"Tujuannya agar setelah mereka kuat, mereka akan membantu masyarakat golongan bawah. Itu mimpi yang tidak pernah menjadi kenyataan,” kata LaNyalla dalam keterangannya, Jumat (26/5/2023).
Justru fakta yang terjadi di lapangan, kata LaNyalla semakin kuat dan kaya perusahaan besar, mereka semakin melupakan masyarakat di bagian bawah piramida ekonomi. Sehingga, disparitas ekonomi dan sosial semakin melebar. Hal ini diperparah dengan semakin kuatnya cengkraman oligarki ekonomi yang dipelihara oleh oligarki politik.
"Karena itu, perlu diberdayakan dan mendapat keberpihakan negara adalah pelaku ekonomi golongan bawah yaitu UMKM, yang jumlahnya lebih dari 60 juta unit usaha, tersebar di lebih dari 500 kabupaten/kota di Indonesia," pungkasnya.
Artikel Terkait
Pemerintah Diingatkan Tidak Bangga Diri Sanjungan IMF, LaNyalla: Pertumbuhan Masih Tidak Merata