• Kamis, 21 September 2023

Marketplace Guru, Politikus PKB Nilai Tak Selesaikan Akar Masalah

- Minggu, 4 Juni 2023 | 08:29 WIB
Guru mengajarkan teori kulminasi matahari di luar kelas saat mata pelajaran Fisika di SMAN 1 Tulungagung, Tulungagung, Jawa Timur, Senin (14/10/2019). Teori kulminasi matahari diberikan seiring terjadinya fenomena hari tanpa bayangan di wilayah tersebut pada siang itu tepat pukul 11:18:32 WIB dimana posisi matahari berada di posisi tertinggi tepat di atas kepala atau tegak lurus di atas bumi sehingga bayangan benda yang berdiri tegak di atas permukaan tanah seolah-olah menghilang.*
Guru mengajarkan teori kulminasi matahari di luar kelas saat mata pelajaran Fisika di SMAN 1 Tulungagung, Tulungagung, Jawa Timur, Senin (14/10/2019). Teori kulminasi matahari diberikan seiring terjadinya fenomena hari tanpa bayangan di wilayah tersebut pada siang itu tepat pukul 11:18:32 WIB dimana posisi matahari berada di posisi tertinggi tepat di atas kepala atau tegak lurus di atas bumi sehingga bayangan benda yang berdiri tegak di atas permukaan tanah seolah-olah menghilang.*

KETIKNEWS.ID,-- Gagasan Pemerintah melalui Mendikbudristek tentang marketplace guru tidak akan menyelesaikan akar permasalahan tenaga pendidikan di Indonesia.

Marketplace guru dinilai hanya menjawab isu distribusi guru saja.

"Marketplace guru ini hanya akan memudahkan sekolah yang membutuhkan tenaga pendidik sesuai formasi yang dibutuhkan," kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam keterangannya, Sabtu (3/6/2023).

"Marketplace ini tidak menjawab bagaimana tenaga guru honorer bisa secepatnya diangkat menjadi ASN sehingga mereka mendapatkan kelayakan penghidupan," tambahnya.

Diketahui, gagasan market place guru diklaim oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim dapat menyelesaikan masalah tenaga guru honorer yang terjadi menahun. Marketplace guru merupakan database yang dapat membantu pihak sekolah untuk menemukan calon tenaga pendidik yang dibutuhkan guna mengisi kekurangan pengajar di sekolah.

Menanggapi klaim tersebut, Huda menyatakan agar Kemendikbudristek mewakili pemerintah untuk berkomitmen menuntaskan rekruitmen 1 juta honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Mulai dari proses rekruitmen, proses penerbitan surat pengangkatan, hingga penempatan guru yang lolos seleksi.

"Saat ini proses rekruitmen satu juta guru honorer menjadi ASN belum juga tuntas meskipun sudah dua tahun program tersebut diluncurkan," sebut dia.

Tidak hanya itu saja, ia mengungkapkan sejumlah kendala lainnya dalam proses rekruitmen 1 juta guru honorer menjadi PPPK. Seperti, keengganan pemerintah daerah dalam mengajukan formasi, banyaknya kendala administrasi sehingga guru yang lolos seleksi tidak segera mendapatkan SK pengangkatan sebagai ASN, hingga proses penempatan yang memicu konflik di lapangan.

"Banyaknya kendala dalam rekruitmen satu juta guru honorer menjadi PPPK tersebut membutuhkan terobosan bersifat politis, di mana Mendikbud bisa meminta kepada Presiden untuk membuka ruang hambatan yang bersifat regulatif maupun personal di lintas kementerian dan lembaga. Bukan malah menciptakan aplikasi baru,” terang Huda.

Kendati demikian, dirinya mengakui aplikasi marketplace guru ini punya manfaat seperti layaknya aplikasi Gojek atau Grab yang memudahkan pertemuan driver ojek online dengan penggunanya.

Namun, dirinya mengingatkan marketplace guru ini hanya akan berfungsi maksimal jika persoalan mendasar yakni pengangkatan guru honorer menjadi PPPK telah selesai dituntaskan.

"Dengan demikian distribusi guru bisa lebih efektif dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh masing-masing sekolah," pungkas Politisi Fraksi PKB itu.

Editor: Ijal Sikumbang

Tags

Terkini

X