• Rabu, 27 September 2023

DPD Minta Pemda Prioritaskan Dana Transfer Umum untuk Belanja Infrastruktur Dasar Daerah

- Selasa, 6 Juni 2023 | 14:35 WIB
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin (Foto: dok humas DPD RI)
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin (Foto: dok humas DPD RI)

 


KETIKNEWS.ID,-- Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengatakan bahwa pemerintah daerah (Pemda) harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah.

Hal itu terkait maraknya fenomena pembangunan dasar daerah yang dirasa belum optimal."Kami mendorong pemerintah daerah agar sebaiknya memprioritaskan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai sumber angggaran pembangunan infrastruktur dasar yang signifikan menunjang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat," kata Sultan melalui keterangannya, di Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Menurut dia, pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar seperti jalan dan kesehatan masyarakat sama pentingnya dengan akses terhadap kebutuhan pangan. Sehingga, sambungnya, keberadaan infrastruktur dasar yang ideal justru akan membuat masyarakat menjadi mandiri secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan primernya.

Baca Juga: Penyaluran Masih Rendah, Komite IV Panggil BPKP Minta Penjelasan Soal Dana Desa

"Infrastruktur dasar yang layak akan mendorong percepatan pertumbuhan industri dan biaya logistik yang efisien. Sayangnya Pemerintah daerah akhir-akhir ini hanya berharap agar mendapatkan bantuan pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat," kritik mantan aktivis KNPI itu.

Di saat yang sama, kata Sultan, dana transfer pusat daerah yang dialokasikan oleh pemerintah justru banyak yang diendapkan oleh pemerintah daerah di bank. Padahal, kita ketahui bahwa belanja pemerintah di sektor produktif merupakan faktor yang menentukan bagi fundamental pertumbuhan ekonomi nasional.

"Mayoritas pemerintah daerah tidak merealisasikan dana transfer pusat daerah sebagai sumber angggaran pembangunan infrastruktur. Meskipun, pemerintah melalui UU APBN telah mengarahkan penggunaan Dana Transfer Umum minimal sebesar 25 persen," sebut dia.

"Yang digunakan untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah," pungkasnya.

 

Editor: Ijal Sikumbang

Tags

Terkini

Anak Erick Thohir Curhat Kebiasaan Sang Ayah di Rumah

Minggu, 24 September 2023 | 21:21 WIB

Sah..!! Kaesang Pangarep Resmi Menjadi Kader PSI

Sabtu, 23 September 2023 | 16:10 WIB

Nama Baru Untuk Kereta Cepat Indonesia Adalah WHOOSH

Jumat, 22 September 2023 | 08:14 WIB
X