KETIKNEWS.ID,-- Pemerintah melalui Bapanas dan Perum Bulog untuk mengevaluasi mekanisme penyaluran bantuan sosial (Bansos) pangan yang telah berjalan di beberapa daerah.
Hal itu terkait dengan adanya informasi bahwa di beberapa daerah penyaluran bansos pangan dijadikan wadah untuk kepentingan politik.
"Menelusuri adanya informasi (politisasi) tersebut, agar dapat dilakukan langkah dan solusi terbaik dari permasalahan tersebut, dan memastikan bansos pangan tetap tersalurkan sesuai target penerima," kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam keterangannya, Selasa (6/6/2023).
Ia pun mengingatkan agar pengawasan penyaluran Bansos pangan di lapangan agar bansos dapat tersalurkan tepat sasaran sesuai data penerima yang sesuai.
"Pemerintah harus transparan mensosialisasikan data warga penerima bansos pangan, baik yang sudah disalurkan maupun yang belum, dengan tetap menjelaskan kepada masyarakat mengenai prosedur atau mekanisme penyaluran bansos pangan."
"Sehingga tidak ada celah untuk dilakukannya kepentingan politik dalam penyaluran bansos pangan," tegas politikus Golkar tersebut.
Sehingga, ia menjamin agar pemerintah, dalam hal ini Bapanas dan Perum Bulog untuk berkomitmen memberantas adanya kepentingan politik dalam penyaluran bansos pangan.
"Dikarenakan hal tersebut dapat menghambat atau mengganggu hak-hak keluarga penerima manfaat/KPM," pungkas mantan ketua DPR RI tersebut.
