• Jumat, 19 Agustus 2022

Penghargaan dari KPK, Momentum Tingkatkan Integritas

- Jumat, 10 Desember 2021 | 09:57 WIB
Gubernur Ridwan Kamil menerima penghargaan Jabar sebagai provinsi dengan Indeks Kebebasan Pers (IKP) kedua terbaik pada acara Anugerah Dewan Pers 2021, di Hotel Sultan Jakarta, Kamis (9/12/2021) malam.
Gubernur Ridwan Kamil menerima penghargaan Jabar sebagai provinsi dengan Indeks Kebebasan Pers (IKP) kedua terbaik pada acara Anugerah Dewan Pers 2021, di Hotel Sultan Jakarta, Kamis (9/12/2021) malam.

KETIKNEWS.ID, KOTA BANDUNG.-- Pemda Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penerapan tata kelola yang baik dalam pemerintahan terkait dengan gratifikasi melalui program Monitoring Centre for Prevention (MCP).

Penghargaan diterima Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021). Bertepatan dengan puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021.

Inspektur Daerah Jawa Barat Eni Rohyani mengatakan penghargaan yang diterima menjadi momentum untuk semakin meningkatkan kapabilitas dan integritas.

"Kita layak mendapatkan penghargaan karena mampu menunjukkan kerja bersama dan sama - sama bekerja antara inspektorat dengan seluruh OPD," ujar Eni Rohyani, Kamis (9/12/2021).

KPK mendorong pengawasan dan keterlibatan pimpinan dalam menyusun perencanaan, mengelola pendapatan, pengadaan barang dan jasa bahkan hingga pengawasan dan pelaksanaan proyek strategis di Jabar. KPK menilai semua itu mampu dilaksanakan di Jabar dengan baik.

Inspektorat Provinsi Jabar sendiri sepanjang 2021 telah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan keterlibatan ASN dalam pemberantasan korupsi.

Misalnya mengoptimalkan e-Daulat, yakni aplikasi konsultasi dan advokasi untuk pengelolaan keuangan, e-Tancap untuk pengelolaan pengaduan masyarakat, dan membenahi sistem untuk mengelola whistleblowing system.

Selain itu dilakukan juga pembenahan dan peningkatan pengelolaa Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Inspektorat dan pembentukan UPG di setiap OPD.

"Sudah 36 OPD yang memiliki UPG, tahun depan saya harap seluruh OPD memiliki unit ini, sebagai bentuk integritas ASN menolak segala bentuk gratifikasi," tuturnya.

Halaman:

Editor: Usamah Kustiawan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X