• Kamis, 18 Agustus 2022

Pemerintah Sepakati Masa Kampanye Pemilu 2024 Menjadi 75 Hari

- Selasa, 17 Mei 2022 | 18:31 WIB
Ilustrasi - Pemerintah Sepakati Masa Kampanye Pemilu 2024 Menjadi 75 Hari. (Ilustrasi/pixabay.com)
Ilustrasi - Pemerintah Sepakati Masa Kampanye Pemilu 2024 Menjadi 75 Hari. (Ilustrasi/pixabay.com)

KETIKNEWS.ID,-- Komisi II DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyepakati masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi 75 hari.

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat konsinyering yang dilakukan secara tertutup pada 13-15 Mei 2022 lalu.

“Soal durasi masa kampanyenya usulan KPU 90 hari diminta oleh seluruh fraksi di Komisi II DPR RI untuk disederhanakan menjadi 75 hari,” jelas Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Selasa(17/5/2022).

Baca Juga: Pandemi COVID-19 Melandai, Presiden Jokowi Bolehkan Masyarakat Tidak Kenakan Masker di Luar Ruangan

Namun Rifqi, sapaan akrabnya, menyampaikan, kesepakatan mengenai durasi Pemilu ini mempunyai dua catatan penting.

“Pertama adalah perubahan mekanisme pengaturan tentang pengadaan barang dan jasa atau logistik pemilu yang lebih simpel efisien transparan accountable. Dengan misalnya, menggunakan elektronik katalog dan penyebaran pencetakan di beberapa tempat di Indonesia. Sehingga penyebaran distribusinya bisa sebangun dengan masa kampanye yang tidak terlalu lama. Yang kedua kita meminta kepada pemerintah dan penyelenggra pemilu untuk untuk segera menyusun kodifikasi hukum acara Pemilu,” jelas Rifqi.

Baca Juga: Perlu Langkah Strategis Atasi PMK, Komisi IV DPR: Tidak Bisa Dianggap Enteng

Rifqi juga menjelaskan penyusunan kodifikasi hukum acara Pemilu ini tentu tidak hanya melibatkan pemerintah dan penyelenggara pemilu tetapi juga melibatkan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

“Karena itu karena itu seluruh pihak termasuk DPR RI akan bekerja semaksimal mungkin untuk mewujudkan kodifikasi hukum acara Pemilu ini. Untuk memastikan waktu penyelesaian sengketa dan berbagai meknisme hukum kepemiluan di Indonesia bisa tepat waktu dan tidak mengganggu proses-proses pelantikan dan periodesasi jabatan-jabatan politik baik presiden maupun wakil presiden, DPR, DPD, termasuk pemilih kepala daerah itu sendiri,” tambah Rifqi.

Halaman:

Editor: Riedha Adriyana

Sumber: Parlementaria

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemerintah Berencana akan Naikan Harga Pertalite

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:33 WIB

HUT RI Ke-77 Usung Konsep Sejarah Bangsa Indonesia

Senin, 15 Agustus 2022 | 10:50 WIB
X