Pemerintah Buka Proyek Rumah Menteri di IKN dengan Anggaran dari APBN

KETIKNEWS.ID,-- Tender untuk proyek pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), mulai dibuka. Di antaranya, tender pembangunan rumah jabatan menteri. 

Berdasarkan situs LPSE Kementerian PUPR, nama paket proyek itu ‘Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di KIPP IKN. KIPP merupakan kawasan inti pusat pemerintah.

Tender itu berada pada satuan non vertikal tertentu (SNVT) penyediaan perumahan provinsi Kalimantan Timur Kementerian PUPR.

Baca Juga: BPJPH Tegaskan Pendaftaran Sertifikasi Halal Hanya Melalui Kemenag

Kode tender proyek itu 80760064. Per Selasa (26/7/2022) pukul 10.00 WIB, sudah terdapat 115 peserta tender. Proyek itu menggunakan anggaran APBN 2022. Nilai pagu paket proyek itu Rp 509.105.656.000 (Rp 509 miliar). Sedangkan nilai HPS Paket Rp 509.105.656.000 (Rp 509 miliar). 

Jenis pengadaan tertulis pekerjaan konstruksi, dengan kontrak lumsum (metode pembayaran lunas dengan membebankan biaya secara total ke salah satu pihak untuk sementara waktu).

Lokasi proyek berada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kualifikasi usaha disebut besar, tanpa menjelaskan berapa unit rumah yang akan dibangun. 

Baca Juga: Kota Bandung Siap Jadi Tuan Rumah Liga IBL Playoff Musim 2022

Tender dibuat pada Senin (11/7/2022). Tahapan tender saat ini masih evaluasi dokumen kualifikasi. 

Selain itu, pemerintah juga menganggarkan Rp3,4 triliun untuk membangun gedung Istana Negara dan gedung Kantor Presiden di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

Tender untuk gedung Istana Negara itu terdata dengan kode tender 80580064. Tender yang dibuat pada 17 Juni 2022 itu diberi nama 'Pembangunan Bangunan Gedung Istana Negara dan Lapangan Upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara'. Tahap tender saat ini ialah masa sanggah prakualifikasi. 

Baca Juga: Kereta Kencana di Solo Disewakan, Berikut Harga dan Cara Pesannya

Tender berada pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat satuan kerja Pelaksana Prasarana Permukiman Provinsi Kalimantan Timur. Anggaran untuk proyek ini berasal dari APBN 2022. 

"Nilai pagu paket Rp 1.509.467.000.000 (Rp 1,5 triliun). Nilai HPS paket Rp 1.364.080.000.000 (Rp 1,3 triliun)," tulis situs itu.