Hasil Analisis: Angka Stunting di Kota Bandung Menurun

KETIKNEWS.ID,-- Berdasarkan hasil analisis situasi pada aksi 1 konvergensi stunting tahun 2022, diketahui presentase stunting di Kota Bandung menurun dari 9.567 balita atau sebesar 8,93 persen di tahun 2020 menjadi 7.568 atau sebesar 7,59 persen.

Penurunan angka stunting 1,34 persen atau sebanyak 1.999 balita di Kota Bandung dari tahun 2020 ke tahun 2021.

"Meski mengalami penurunan persentase stunting, tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan yang masih kita hadapi bersama," ujar Ketua TP PKK Kota Bandung, Yunimar Mulyana pada acara Rembuk Stunting Kota Bandung, di Hotel Grandia, Jumat 29 Juli 2022.

Yunimar menilai, PKK menjadi sangat penting dalam percepatan penurunan stunting.

Baca Juga: Mantan PM Malaysia Apresiasi Presiden Jokowi yang Lakukan Kunjungan Ke Negara Asia Timur

"Saya mengapresiasi atas prestasi tim penggerak PKK Kota Bandung beserta Pemerintah Kota Bandung dan seluruh stakeholder yang terlibat dalam mendukung program Tanginas (Tanggap Stunting dengan Pangan Aman dan Sehat) yang telah meraih Juara 1 dalam penghargaan perencanaan daerah tahun 2022 tingkat Provinsi Jawa Barat," bebernya.

Di tempat yang sama, Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengakui, Kota Bandung saat ini belum terbebas dari masalah stunting, masih ada sekitar 7,59 persen balita yang mengalami kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis tersebut.

"Jadi meskipun percepatan penanganan stunting cukup baik, ternyata masih ada angka 7,59 persen dari target sasaran 125 ribu balita," ujarnya.

Ia menambahkan, dari hasil analisa situasi kinerja tahun 2021 diketahui bahwa pola asuh dan perilaku masyarakat dalam keluarga masih menjadi faktor utama penyebab stunting di Kota Bandung.

Baca Juga: Polisi Masih Selidiki Pengunggah Pertama Meme Candi Borobudur yang Jerat Roy Suryo

"Ada 56 keluarahan yang akan ditetapkan menjadi lokasi fokus prioritas stunting hingga tahun 2023. Namun pencegahan dan penanganan stunting tidak hanya dikhususkan pada lokasi tersebut," ujarnya.

"Melainkan menjadi prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan perangkat daerah pada tahun 2022 dan 2023 untuk semua kelurahan di Kota Bandung," imbuh Yana.

Dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan stunting, Yana mengatakan, kepala perangkat daerah harus memahami dan memetakan situasi stunting sesuai peraturan presiden nomor 72 Tahun 2021 tentang pencepatan penurunan stunting.

Selain itu, perangkat daerah yang menjadi penanggungjawab aksi konvergensi stunting dapat melakukan tugas sesuai dengan fungsinya serta dapat mengalokasi anggaran minimal 5 persen untuk percepatan penurunan stunting untuk OPD, dan 10 persen untuk kewilayahan.