• Selasa, 29 November 2022

Imbas Blokir Paypal Cs, Kominfo akan Digugat

- Senin, 8 Agustus 2022 | 17:44 WIB
Kominfo digugat karena memblokir sejumlah platform media (Instagram / @kemenkinfo)
Kominfo digugat karena memblokir sejumlah platform media (Instagram / @kemenkinfo)

LBH Jakarta menilai tindakan pemblokiran dengan alasan tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) justru mengorbankan masyarakat dengan timbulnya kerugian yang besar dan meluas khususnya pada pekerja industri kreatif.

Pemerintah dianggap tidak mempertimbangkan dan memperhitungkan aspek kepentingan masyarakat sebelum melakukan tindakan pemblokiran.

Baca Juga: Jelang Peluncuran Single BLACKPINK 'Pink Venom', YG Entertainment Rilis Pernyataan Resmi

“Hal tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 52 juncto Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan,” ujarnya.

Arif jua melihat tindakan pemblokiran tidak sesuai dengan standar dan mekanisme HAM. Pembatasan akses internet tidak dapat dilakukan sewenang-wenang karena prinsipnya akses internet adalah hak asasi manusia yang terkait dengan hak atas informasi, hak kebebasan berekspresi hingga hak memperoleh kehidupan yang layak.

Pembatasannya diatur secara limitatif dalam pasal 19 ayat (3) Kovenan Hak Sipil, Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 hingga Prinsip Siracusa yang secara garis besar syaratnya harus diatur dalam undang-undang, tujuan yang sah, adanya keperluan, hingga mekanisme pembuktian yang transparan, adil dan imparsial melalui forum pengadilan.

Baca Juga: Pemerintah Konfirmasi Korea Utara Hancurkan Aset Korea Selatan di Resor Geumgangsan

“Tindakan upaya paksa pemblokiran dengan alasan tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) tidak memiliki legitimasi pembatasan yang diatur dalam UU melainkan hanya pada level peraturan pelaksana Permenkominfo 5/2020 sehingga melanggar standar HAM. Pasal 40 ayat 2a, 2b UU ITE yang seringkali dicatut sebagai dasar hanya memberikan wewenang pemutusan akses bagi PSE yang memiliki muatan melanggar hukum yang didasarkan pada putusan pengadilan,” tegas Arif.

Tindakan pemblokiran kominfo juga dianggap LBH Jakarta sebagai perbuatan melawan hukum penguasa karena tidak sesuai dengan standar HAM, tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat luas.

“Pasal 53 ayat 1 UU PTUN jo Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan telah memberikan hak bagi siapapun yang dirugikan atas tindakan pemerintahan untuk melayangkan gugatan. Tindakan koreksi harus dilakukan untuk mencegah terulangnya pelanggaran dan kerugian masyarakat di masa mendatang,” katanya.

Halaman:

Editor: Lucky Edwar

Sumber: ANTARA

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kemenkop UKM Pecat Dua ASN Pelaku Pemerkosaan Pegawai

Senin, 28 November 2022 | 14:35 WIB
X