• Sabtu, 10 Desember 2022

28 Tahun PHP! Warga akan Tuntut Bank BJB Karawang dengan Pidana Dugaan Penggelapan Sertifikat

- Kamis, 24 November 2022 | 15:41 WIB
Sudah 28 tahun menanti, sejumlah warga akan menuntut Bank BJB Karawang ke pengadilan dengan kasus dugaan penggelapan sertifikat apabila mereka belum menerima haknya. (Dok. Pribadi)
Sudah 28 tahun menanti, sejumlah warga akan menuntut Bank BJB Karawang ke pengadilan dengan kasus dugaan penggelapan sertifikat apabila mereka belum menerima haknya. (Dok. Pribadi)

KETIKNEWS.ID,-- Empat orang warga Karawang masih menuntut haknya atas sertifikat tanah dari program Kredit Perumahan (KPR) di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten (Bank BJB) Cabang Karawang.

Pasalnya, selama 28 tahun berlalu, sertifikat tanah milik nasabah Bank BJB Cabang Karawang tak kunjung diberikan. Bahkan, pihak terkait pun tidak menunjukan itikad baik untuk menyelesaikan perkara atau pun pemberian kompensasi.

Kepada Ketik News, Kuasa Hukum warga Karawang, Fajar Chaerullah mengatakan, Kamis (24/11), selain empat orang pelapor, puluhan warga lainnya yang menjadi nasabah Bank BJB pun menyesali tindakan dugaan Fraud pihak bank.

Baca Juga: Kebakaran di Ponpes Miftahul Khoirot Karawang Menewaskan 8 Orang Santri

"Puluhan warga yang menjadi nasabah pengambilan KPR BJB menyesali dugaan tindakan Fraud sertifikat rumah yang diagunkan bank, pasalnya sudah bertahun-tahun tak beri kepastian atas hak nasabahnya," ujar Fajar.

Sebelumnya, Fajar sudah melakukan dua kali mediasi dengan pihak Divisi Hukum Bank BJB Cabang Karawang. Bahkan ia pun telah melayangkan tiga kali somasi.

"Kami sudah melakukan dua kali mediasi dengan pihak bank BJB Cabang Karawang. Terakhir pada tanggal 24 Oktober 2022. Dan mereka belum menunjukan itikad baiknya," ujar Fajar.

Lebih lanjut, Fajar menjelaskan hasil mediasi kedua yang menurutnya belum menemukan titik terang. Baik untuk memberikan sertifikat fisik atau pun kompensasi.

"Pihak Bank BJB Cabang Karawang menyebutkan, tidak akan memberikan kompensasi dengan alasan tidak memiliki anggaran dan melimpahkan persoalan ini ke notaris bukan BJB," terangnya.

Halaman:

Editor: Ridwan Alawi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X