Komunitas Pemuja Setan Digadang-gadang akan Gelar Acara Besar di AS

KETIKNEWS.ID,- Para pemuja setan dikabarkan akan menggelar pertemuan yang diprediksi terbesar sepanjang sejarah di Boston, Amerika Serikat (AS), pada 28-30 April nanti.

pertemuan para pemuja setan ini dibuat oleh kelompok yang bernama The Satanic Temple (TST) dalam rangka perayaan hari ulang tahun mereka dengan bertajuk SatanCon 2023.

Dikutip dari Boston Globe, belum ada lokasi spesifik yang akan dipakai oleh para pemuja setan itu.

Akan tetapi, dalam pertemuan tersebut akan membahas sejumlah dampak The Satanic Temple pada komunitas, panel penulis, Satanic Marketplace dengan seniman dan vendor yang menjual barang, dan pertunjukan musik.

Baca Juga: Tidak Seperti Biasanya, Pegunungan di Mekkah Diselimuti Tumbuhan Hijau

Adapun, pada acara SatanCo tahun lalu membahas sejumlah dampak seperti "Setanisme dan Komunitas BIPOC" dan "Aborsi sebagai Hak (Agama)".

Melalui akun Twitter mereka, kelompok tersebut secara satire menyinggung bahwa SatanCo kali ini didedikasikan untuk Wali Kota Boston, Michelle Wu atas upayanya yang telah menyingkirkan kelompok itu dari ruang publik.

“Merayakan ulang tahunnya yang kesepuluh, TST mendedikasikan SatanCon tahun ini untuk Wali Kota Michelle Wu atas upaya inkonstitusionalnya yang berulang kali untuk menjauhkan TST dari ruang publik,” kata TST.

Kepada Boston Globe, kantor pers Wali Kota Boston menyatakan bahwa acara tersebut tidak disponsori oleh pihak mereka.

Baca Juga: Sejumlah Perusahaan Raksasa Teknologi Dituntut karena Dianggap Rusak Kesehatan Mental Remaja

Dedikasi kepada Wu adalah upaya untuk menyoroti apa yang disebut salah satu pendiri TST Lucien Greaves sebagai korupsi yang jelas di pihak Dewan Kota Boston karena melanggar kebebasan beragama para pemuja setan. TST juga sedang menggugat Kota Boston karena menolak permintaan doa mereka.

Padahal, kata mereka, Mahkamah Agung (MA) di sana mendukung aktivitas pemujaan setan yang dilakukan kelompok tersebut.

“Mahkamah Agung memutuskan mendukung doa semacam itu diberikan selama itu terbuka dan tersedia untuk semua orang,” kata Lucien kepada Globe.

“Mereka harus tetap menghormati pluralisme dan tetap menghormati kebebasan beragama masyarakat dan mengakui bahwa tidak ada lembaga pemerintah yang berhak membatasi kapasitas sipil dari satu sudut pandang atas yang lain,” sambungnya.