Jokowi Sebut akan Adanya Potensi Kerusuhan jika Dulu Terapkan Lockdown Secara Serentak

KETIKNEWS.ID,- Presiden Joko Widodo menyampaikan bakal adanya Kerusuhan bila pemerintah menerapkan kebijakan karantina secara menyeluruh atau lockdown pada masa awal pandemi.

Maka dari itu, Jokowi mengaku telah melakukan perhitungan dulu apabila lockdown diberlakukan dalam jangka waktu 2-3 pekan agar masyarakat tidak tertutup sama sekali untuk mencari nafkah.

Hal itu, Jokowi sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transisi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Baca Juga: Presiden Jokowi Minta Daerah Bangun Kota sesuai Ciri Khas dan Potensinya

"Coba saat itu misalnya kita putuskan lockdown. Hitungan saya dalam dua atau tiga minggu, rakyat sudah enggak bisa, enggak memiliki peluang yang kecil untuk mencari nafkah. Semuanya ditutup, negara tidak bisa memberikan bantuan kepada rakyat, apa yang terjadi? Rakyat pasti rusuh," kata Jokowi dikutip dari Antara.

Presiden Jokowi pun mengaku jika ia sampai mempertimbangkan untuk pemberlakuan lockdown dengan memikirkannya hingga tiga hari.

"Saya semedi tiga hari untuk memutuskan apa ini, apakah kita harus lockdown atau tidak," ujar Jokowi.

Baca Juga: Lindungi PRT Indonesia, Jokowi Desak DPR Percepat Pembahasan UU PPRT

Kepala Negara juga menyampaikan bahwa sebetulnya mayoritas menteri Kabinet Indonesia Maju pada masa awal pandemi COVID-19 menyarankan untuk penerapan lockdown.

Sikap tersebut bisa dipahami Presiden Jokowi berdasarkan tren pola antisipasi pandemi COVID-19 di beberapa negara lain.

"Pada saat memutuskan lockdown atau enggak lockdown, rapat menteri 80 persen (bilang) 'Pak lockdown", karena semua negara memang melakukan itu," katanya.

Lebih lanjut, sikap permintaan lockdown juga ditunjukkan kalangan legislator di DPR RI serta juga suara-suara di jajaran partai politik.

Baca Juga: Presiden Jokowi Pimpin Sidang Kabinet Paripurna Perdana 2023 Bahas APBN

Presiden menyebut tekanan semacam itu diiringi ancaman krisis berpotensi membuat seorang pembuat keputusan keliru dalam mengambil kebijakan.