Kemenparekraf Siapkan Panduan Pengelolaan Destinasi Wisata Ramah Muslim

KETIKNEWS.ID,-- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), telah menyusun kebijakan pariwisata halal yang menekankan pada tambahan layanan (extensional service).

Kebijakan tersebut diperuntukan bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif dalam merespons besarnya potensi wisata halal (ramah muslim) di Indonesia.

"Kita akan terus tingkatkan jumlah layanan tambahan bagi para wisatawan khususnya untuk wisata halal ini. Kami telah menyusun kebijakan ini dan dalam waktu singkat kami akan menerbitkan panduan untuk destinasi tambahan," jelas Menparekraf Sandiaga Uno, dalam Weekly Press Briefing daring, Senin (20/6).

Baca Juga: Sandiaga Uno: Indonesia Ajukan Diri Jadi Dewan Eksekutif Pariwisata Dunia

Karena, lanjut Sandi, selain dari destinasi unggulan seperti Sumatra Barat, Aceh, dan beberapa destinasi lainnya di Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, ada juga seperti Madura yang ingin mengembangkan destinasi pariwisata halalnya.

Wisata halal bukan berarti islamisasi wisata atraksi, melainkan memberikan layanan tambahan yang terkait dengan fasilitas, turis, atraksi, dan aksesibilitas untuk memenuhi pengalaman dan kebutuhan para wisatawan muslim.

Data menunjukkan pada 2019, umat Islam di seluruh dunia menghabiskan total 2,02 triliun dolar AS untuk belanja makanan, kosmetik farmasi, fesyen, travel, dan rekreasi.

Pasar muslim global diperkirakan akan tumbuh hingga 2,4 triliun dolar AS pada tahun 2024. Sejumlah pengeluaran terbesar bagi konsumen muslim adalah pada makanan dan minuman halal.

Baca Juga: FWD dan Traveloka Siapkan Asuransi Khusus untuk Foodies

Sejauh ini, Indonesia berhasil menempati posisi kedua Global Muslim Travel Index (GMTI) tahun 2022. Naik dua peringkat dari sebelumnya di posisi keempat pada tahun 2021.